Regulasi Baru Terkait Penyelenggaraan Ibadah Umrah

KBRN, Jakarta : Kementerian Agama telah menerbitkan regulasi baru terkait penyelenggaraan ibadah umrah. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji, Umroh dan Inbound Indonesia (Asphurindo) Syam Resfiadi menyatakan seluruh penyelenggara Umroh dan Haji yang tergabung dalam Asphurindo sangat mengapresiasi keluarnya peraturan Menteri Agama no 8 tahun 2018.

Menurutnya peraturan baru ini dapat membenahi “industri” umroh Pasca menurunnya kepercayaan publik terhadap biro umroh dan haji setelah terjadinya kasus first travel dan Abu Tour yang merugikan jamaah trilyunan rupiah.

“Peraturan Menteri Agama ini dapat menyehatkan “bisnis” umroh sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara umroh dan haji serta melindungi jemaah dari pelaku bisnis yang nakal dan menjamin kepastian Jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh”, jelas Syam Resfiadi di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Dijelaskannya dalam regulasi ini terdapat sejumlah hal penting diantaranya ada kewajiban bagi PPIU untuk mengelola umroh dengan cara yang halal atau berbasis syariah. Tidak boleh lagi ada penjualan paket umroh menggunakan skema ponzi, sistem berjenjang, investasi bodong, dan sejenisnya yang berpotensi merugikan jemaah.

“Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh nantinya murni merupakan “bisnis” berbasis syariah yang harus dilaksanakan penyelenggara biro umrah dan haji,” ujar Syam Resfiadi.

Selain itu, izin menjadi PPIU hanya akan diberikan kepada biro perjalanan wisata yang memiliki kesehatan manajemen dan finansial, tidak pernah tersangkut kasus hukum terkait umroh, taat pajak, dan tersertifikasi. Secara berkala PPIU akan diakreditasi oleh Kementerian Agama.

Syam Resfiàdi juga menjelaskan soal mekanisme pendaftaran jemaah. Sebelumnya, rekrutmen jemaah dilakukan secara bebas tanpa melapor kepada Kemenag selaku regulator.

Sekarang, pendaftaran harus dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik dengan pembatasan keberangkatan paling lama enam bulan setelah tanggal pendaftaran dan paling lama tiga bulan setelah pelunasan.

“Aturan ini akan membuat jamah umroh merasa aman karena tidak ada lagi celah bagi penyelenggara umroh untuk tidak memberangkatkan jamaahnya dan juga melakukan penelantaran jamaah di Arab Saudi”, ungkapnya.

Sementara Kementerian Agama juga telah mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SIPATUH). SIPATUH adalah layanan berbasis elektronik (web dan mobile) yang dikembangkan Kementerian Agama.

Syam Resfiafi berharap keberadaan SIPATUH dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan haji khusus. (SHD/WDA)

Diwartakan oleh: rri.co.id